Tahun 1962 merupakan salah satu fase paling krusial dalam sejarah politik Indonesia. Di tengah memanasnya suhu politik nasional akibat kampanye Tri Komando Rakyat (Trikora) dan menguatnya pengaruh Kabinet Nasakom, Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan untuk kembali menggelar perhelatannya di Kota Surakarta (Solo). Berlangsung pada 24 hingga 29 Desember 1962 (29 Rajab – 3 Sya’ban 1382 H), Muktamar ke-23 ini menjadi arena unjuk kekuatan moral sekaligus diplomasi tingkat tinggi antara kaum santri dan negara.
Perhelatan ini menandai kali kedua Kota Bengawan didaulat sebagai tuan rumah, setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan Muktamar ke-10 pada 1935. Muktamar yang berlangsung di tengah kota basis terkuat Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu ini memadukan kekuatan ulama pusat dan daerah dalam sebuah kepanitiaan yang solid.
Konsolidasi Kepanitiaan dan Pesan Kehatihatian Idham Chalid
Buku Petundjuk Mu’tamar ke-XXIII Partai Nahdlatul Ulama merekam dengan rapi susunan tokoh di balik kesuksesan acara tersebut. Jajaran pelindung diisi langsung oleh Rais Aam KH Wahab Chasbullah dan Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid. Barisan penasihat diisi oleh para kiai sepuh eks-Karesidenan Surakarta seperti KH Ma’ruf, KH Dimyati al-Karim, KH Ahmad Umar Abdul Mannan, KH Hilal, KH Jasin, hingga KH Asy’ari. Sementara itu, posisi supervisor dikawal oleh tokoh sekaliber KH Munir Abisudjak, Mursjidi Effendi, Wirjosumarto, dan Ketua PP Muslimat NU Nyai Hj Mahmudah Mawardi. Operasional harian dikendalikan oleh H Imam Sofwan selaku Ketua Umum dan KH Muchtar Rosjidi sebagai Ketua I.
Kegiatan Muktamar dipusatkan di kompleks Ndalem Kusumojudan (kini Kusuma Sahid Prince Hotel), dengan resepsi pembukaan yang digelar megah di Gedung Balai Kotapradja Surakarta. Dalam sambutannya, KH Idham Chalid menyampaikan pesan metaforis yang tajam merespons era Demokrasi Terpimpin. Menyitir pepatah Jawa alon-alon asal kelakon, ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam bermanuver politik. Menurutnya, NU tidak dibangun seperti rumah bambu untuk persinggahan sementara, melainkan digadang sebagai gedung beton bertulang baja yang tak lapuk oleh hujan dan tak layu oleh panasnya zaman, sehingga setiap tindakan tidak boleh diputuskan secara grusa-grusu tanpa perhitungan matang.
Gema Slogan Menentang Neo Kolonialisme di Arena Persidangan
Gagasan perlawanan terhadap Neo-Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) yang kerap digaungkan Presiden Soekarno turut bergema kuat di arena Muktamar. Sudut-sudut lokasi acara hingga buku panduan peserta dihiasi dengan slogan-slogan perjuangan bernada garang. Spanduk bertuliskan tekad menentang pemerasan, pengisapan, riba, dan kapitalisme dalam bentuk apa pun membentang jelas. Begitu pula dengan kampanye penolakan terhadap pengaruh kebudayaan yang merusak akhlak, serta perlawanan terhadap kolonialisme dan kediktatoran dari pihak mana pun.
Siasat Cancut Tali Wondo dan Sanjungan Terbuka Sang Presiden
Puncak historis Muktamar Solo terjadi pada 28 Desember 1962 tatkala Presiden Soekarno berpidato di hadapan para muktamirin. Sang Proklamator menggunakan panggung tersebut untuk memberikan pengakuan terbuka atas kontribusi raksasa NU, khususnya terkait strategi pembebasan Irian Barat (Papua) yang baru saja menemui titik terang pada Oktober 1962.
Soekarno membongkar kisah di balik layar Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Ia menuturkan bagaimana KH Wahab Chasbullah menasihatinya agar tidak menerapkan “politik keling” dalam menghadapi Belanda. Sang Kiai menyarankan strategi Diplomasi Cancut Tali Wondo—sebuah upaya menggalang seluruh kekuatan lahir dan batin di segala lini. Berbekal nasihat emas dari Kiai Wahab itulah Soekarno mencetuskan Trikora yang berujung pada penurunan bendera Belanda, digantikannya dengan bendera UNTEA, hingga akhirnya Merah Putih berkibar tunggal di Irian Barat pada 1 Mei 1963.
Luapan emosi Soekarno tak terbendung saat ia menegaskan kecintaannya yang mendalam terhadap kaum Nahdliyin. “Saya sangat gelisah jika ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak cinta kepada NU. Meski harus merayap, saya akan tetap datang ke muktamar ini, agar orang tidak meragukan kecintaan saya kepada NU!” pekik Soekarno disambut gemuruh tepuk tangan peserta.
Amanat Persatuan Ulama dan Bibit Kembalinya Khittah
Menyambut dinamika tersebut, Rais Aam KH Wahab Chasbullah tampil membawakan pidato yang menyejukkan sekaligus visioner. Mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, ia mengibaratkan umat Islam sebagai satu tubuh yang saling merasakan sakit jika ada anggota tubuh lain yang menderita. Sang kiai juga menegaskan janji ilahiah bahwa selama umat Islam berdiri tegak di atas agama Allah, mereka tidak akan pernah goyah oleh tantangan apa pun hingga hari kiamat.
Di balik ingar-bingar politik Nasakom tersebut, Muktamar ke-23 sejatinya mulai menumbuhkan embrio kegelisahan di kalangan tokoh-tokoh ulama. Di sinilah mulai sayup-sayup terdengar suara yang menghendaki agar NU melepaskan jubah partai politiknya dan kembali pada muruah aslinya sebagai jam’iyyah diniyah. Meski wacana tersebut baru akan matang terwujud dalam Khittah 1984 di Situbondo, Muktamar Solo 1962 tercatat sebagai perhelatan terakhir NU di era Orde Lama, sebelum badai pergantian rezim mengantarkan mereka pada realitas politik yang sama sekali baru di tahun 1967.