Dalam bentangan sejarah Nahdlatul Ulama (NU), dinamika dan perdebatan di setiap perhelatan Muktamar adalah hal yang lumrah. Namun, jika ada satu forum yang tercatat paling menegangkan, sarat intimidasi, dan mencapai titik didih tertinggi, sejarah akan menunjuk pada Muktamar ke-29 NU yang diselenggarakan pada 1 hingga 5 Desember 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Perhelatan ini bukan sekadar ajang evaluasi organisasi, melainkan sebuah arena pertarungan terbuka antara kekuatan sipil penjaga demokrasi melawan kezaliman rezim militer Orde Baru.
Mengukur Ancaman Demokrasi dan Manuver Politik Istana
Kondisi politik nasional pada pertengahan 1990-an tengah berada dalam cengkeraman kuat kekuasaan Presiden Soeharto. Di tengah minimnya oposisi yang berani bersuara, NU di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tampil membentengi masyarakat sipil. Keberanian Gus Dur dalam menyuarakan kritik yang tajam dan berulangkali melawan arus kebijakan pemerintah dipandang oleh rezim Orde Baru sebagai ancaman yang sangat membahayakan stabilitas kekuasaan mereka.
Sadar akan besarnya pengaruh Gus Dur yang telah memimpin PBNU sejak 1984, Soeharto merancang skenario besar untuk memutus kewenangan sang kiai. Strategi yang ditempuh adalah dengan menumbangkan Gus Dur secara langsung di arena Muktamar Cipasung melalui operasi intelijen dan agitasi politik. Penguasa memunculkan penantang dari rahim internal NU sendiri yang bersikap anti-Gus Dur, yakni Abu Hasan. Penggalangan kekuatan ini begitu masif hingga sukses menarik paman Gus Dur sendiri, KH Yusuf Hasyim, untuk ikut berada di barisan penentang keponakannya.
Kubu oposisi internal yang disokong penguasa ini melancarkan serangan agitasi yang sistematis dengan mengusung slogan ABG yang merupakan singkatan dari Asal Bukan Gus Dur. Berbagai kritik pedas dilontarkan, menuding bahwa manajemen PBNU di bawah Gus Dur lemah dan cenderung otokratik. Bahkan, langkah politik Gus Dur yang kerap berseberangan dengan pemerintah dibingkai sebagai sebuah penyimpangan dari Khittah NU dan dianggap merugikan kepentingan jamiyah itu sendiri demi mengambil hati para muktamirin.
Kepungan Lapis Baja dan Penyamaran Intelijen di Arena Pesantren
Atmosfer di Cipasung jauh dari kesan religius dan damai layaknya sebuah pesantren. Gelaran Muktamar ini terkungkung oleh penjagaan militer yang luar biasa ketat, mencerminkan betapa besarnya intervensi negara. Presiden Soeharto, Panglima TNI Jenderal Faisal Tanjung, beserta jajaran menteri kabinet Orde Baru turut hadir menancapkan pengaruhnya di lokasi acara.
Pemandangan di seantero Cipasung lebih menyerupai daerah operasi militer. Sedikitnya 1.500 personel tentara berseragam penuh dan sekitar 100 anggota intelijen menyebar mengamankan sekaligus mengawasi gerak-gerik peserta. Intimidasi psikologis dipertegas dengan hadirnya deretan kendaraan lapis baja yang berpatroli mengelilingi arena Muktamar. Operasi ini berjalan sangat rapi; beberapa intelijen bahkan diketahui menyamar dengan mengenakan seragam Banser agar leluasa menyusup. Mereka ditugaskan secara khusus untuk memonitor percakapan delegasi-delegasi daerah dan memberikan “pertimbangan” atau tekanan agar tidak memilih kandidat petahana.
Ketegangan Putaran Pertama dan Menetesnya Air Mata Para Kiai
Puncak dari segala ketegangan tersebut bermuara pada proses pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Pertarungan menghadirkan empat kandidat utama. Selain Gus Dur dan Abu Hasan sang penantang yang disokong pemerintah, muncul pula nama Chalid Mawardi dan Fahmi Saifuddin. Pada tahap perhitungan awal, hasil yang keluar benar-benar memukul mental kubu pendukung Gus Dur.
Dari kotak suara, Gus Dur hanya memperoleh 157 suara, ditempel sangat ketat oleh Abu Hasan dengan 136 suara. Sementara itu, Fahmi Saifuddin meraup 17 suara dan Chalid Mawardi mendapat 6 suara. Angka ini berada jauh di bawah kalkulasi kubu Gus Dur yang semula memprediksi akan mengantongi setidaknya 65 persen dukungan bulat. Fakta bahwa petahana mendapatkan kurang dari 50 persen suara di putaran pertama menciptakan kepanikan luar biasa.
Ketakutan mulai menyergap karena enam suara milik Chalid Mawardi, yang juga terafiliasi dengan kubu Soeharto, dipastikan akan berpindah ke kantong Abu Hasan pada putaran berikutnya. Dengan demikian, nasib jamiyah NU sepenuhnya digantungkan pada 17 delegasi pendukung Fahmi Saifuddin. Bayangan jatuhnya NU ke tangan Abu Hasan, yang berarti takluknya jamiyah di bawah ketiak rezim Orde Baru, membuat suasana persidangan diliputi keharuan. Banyak kiai sepuh yang duduk di dekat Gus Dur tak kuasa menahan tangis, meneteskan air mata seraya merapal doa-doa dengan sangat khusyuk memohon pertolongan Tuhan.
Puncak Pemilihan dan Kemenangan Modal Sosial Melawan Tirani
Keajaiban dan soliditas akar rumput NU akhirnya menjawab doa-doa tersebut. Pada putaran penentuan yang berlangsung amat menegangkan hingga pukul 03.00 dini hari, hasil akhir dibacakan. Gus Dur secara dramatis berhasil mengumpulkan 174 suara, mengandaskan ambisi Abu Hasan yang hanya mampu menambah perolehan menjadi 142 suara. Kekhawatiran akan tumbangnya benteng pertahanan NU tidak terbukti. Kemenangan itu disambut dengan sujud syukur dan sukacita yang meluap-luap dari para pendukungnya yang setia mengawal hingga pagi menjelang.
Kemenangan di Cipasung membuktikan bahwa integritas tidak bisa dibeli atau ditundukkan oleh ancaman lapis baja. Keberhasilan Gus Dur mempertahankan posisi puncak bukanlah hasil kerja instan. Kehebatannya dalam berpikir kritis, intelektualitas yang tajam, serta keberanian moralnya dalam melawan pemerintahan yang zalim berpadu dengan kebijakan-kebijakan strategis yang maslahat bagi masyarakat. Semua itu terakumulasi menjadi modal sosial dan investasi kepercayaan yang luar biasa dari warga nahdliyin, yang pada akhirnya mengantarkan Gus Dur memimpin PBNU selama tiga periode berturut-turut.