Menjelang perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) keempat di Semarang pada tahun 1929, denyut antusiasme yang luar biasa justru berembus dari ujung barat Pulau Jawa. Cabang NU Pandeglang, yang berpusat di Menes, tidak hanya bersiap hadir sebagai peserta pasif, melainkan membawa sebuah gagasan besar yang melampaui zamannya di bidang pendidikan.
Benih pemikiran progresif ini sebenarnya sudah mulai terlihat setahun sebelumnya. Ketika utusan Hoofd Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) melakukan kunjungan ke wilayah Banten pada 1928, pengurus NU Pandeglang dengan bangga mengajak para tamu pusat tersebut berkeliling meninjau madrasah-madrasah yang akan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan NU. Kunjungan ini membuka mata para pengurus pusat bahwa cabang di pelosok Banten tersebut telah memiliki visi pendidikan yang sangat terstruktur.
Manajemen Modern dan Peningkatan Kapasitas Guru
Berdasarkan laporan majalah Swara Nahdlatoel Oelama masa itu, madrasah-madrasah di bawah naungan NU Pandeglang tidak lagi beroperasi secara tradisional. Mereka telah memiliki gedung milik sendiri dan diatur dengan manajemen yang menyerupai sekolah-sekolah umum. Jaringan madrasah ini dikepalai secara langsung oleh Wakil Rais Syuriyah NU setempat, Kiai Yasin.
Dalam hal kurikulum, seluruh materi pengajaran dirancang dan diawasi dengan ketat oleh Kiai Mas Abdurrahman. Untuk memastikan jalannya roda pendidikan, beliau dibantu oleh tim inti yang terdiri dari empat kiai penggerak, yakni Kiai Abdul Mu’ti, Kiai Sulaiman, Kiai Dawud, dan Kiai Ajun.
Hal yang paling revolusioner dari sistem di Menes adalah adanya program peningkatan mutu tenaga pendidik secara berkala. Untuk memperkuat fondasi keilmuan para pengajar, madrasah meliburkan seluruh murid setiap hari Kamis. Hari libur tersebut dialihfungsikan menjadi “sekolah guru”, di mana para pendidik dievaluasi dan dibina langsung oleh Kiai Mas Abdurrahman, yang turut dibantu oleh tiga orang guru alumnus Universitas Al-Azhar, Mesir.
Usulan Pembentukan Departemen Pendidikan Khusus
Berbekal keberhasilan tata kelola madrasah di daerahnya, Cabang Pandeglang kemudian mengirimkan voorstel (pengajuan usulan resmi) kepada HBNO sebelum Muktamar Semarang digelar. Dokumen bersejarah yang dimuat dalam bundel Swara Nahdlatoel Oelama halaman 172-173 itu memuat desakan agar jamiyah mulai menyeriusi urusan pendidikan berskala nasional.
Dalam usulan tersebut, NU Pandeglang menyarankan pembentukan Departemen Onderwijs (Bagian Pengajaran) yang bertugas mengatur nidzom (organisasi) seluruh madrasah NU. Mereka mengusulkan adanya standardisasi kurikulum dan stratifikasi tingkat pendidikan—mulai dari tingkat rendah, pertengahan, hingga tinggi—sehingga sistem pengajaran menjadi seragam dan mencegah para santri putus sekolah di tengah jalan. Lebih jauh lagi, usulan ini juga menyentuh aspek finansial dengan mendorong pembentukan fonds (persediaan dana khusus) untuk membiayai operasional pendidikan tersebut.
Cikal Bakal Lahirnya Lembaga Pendidikan Maarif
Gagasan brilian dari ujung barat Jawa ini tidak menguap begitu saja, kendati membutuhkan waktu untuk direalisasikan secara utuh oleh jamiyah. Dampak dari voorstel tersebut baru benar-benar memuncak ketika Muktamar ke-13 diselenggarakan di Menes itu sendiri. Pada perhelatan di tanah para pengusul tersebut, agenda pendidikan menjadi salah satu pembahasan pokok yang pada akhirnya melahirkan keputusan monumental: pendirian Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. Sebuah departemen yang hingga hari ini menjadi tulang punggung pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.