Sejak pendiriannya pada 1926, Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa memusatkan roda organisasinya di Surabaya, setidaknya hingga Muktamar ketiga berlalu. Tradisi ini baru terpatahkan pada Muktamar keempat tahun 1929 ketika Semarang didaulat menjadi tuan rumah pertama di luar Jawa Timur. Pilihan atas Semarang bukanlah tanpa rintangan. Kelihaian diplomasi KH Wahab Chasbullah dalam melobi Charles Olke van der Plas (Penasihat Urusan Pribumi Hindia Belanda) patut diacungi jempol, sebab di saat bersamaan, Semarang tengah bergejolak hebat akibat perlawanan kaum kiri.
Keberhasilan perhelatan di Semarang membuka keran ekspansi NU. Setahun berselang, kehormatan menjadi tuan rumah Muktamar kelima jatuh kepada Kota Pekalongan. Pemilihan kota ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas jasa besar Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya (kakek dari Habib Luthfi bin Yahya) yang turut membidani lahirnya jamiyah penjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini.
Daya Tarik Ulama Kharismatik dari Pacitan
Muktamar Pekalongan 1930 mencatat lonjakan kemeriahan yang istimewa. Berdasarkan catatan Aboebakar Atjeh dalam Sejarah KHA Wahid Hasyim (1958), forum ini dibanjiri oleh tokoh-tokoh sentral. Tampak hadir dua ulama muda yang kelak menasional, yakni KH Abdul Wahid Hasyim dan KH M Iljas (Menteri Agama di era 1950-an), bersanding dengan para kiai sepuh semacam KH Faqih Maskumambang, Kiai Munawiz, Kiai Muhammad Mudzakir, Kiai Abdullah lulusan Al-Azhar, hingga Kiai M Said dan Kiai Muhtadi Al-Hafidz.
Namun, magnet utama yang paling menyedot perhatian para muktamirin adalah kehadiran KH M Dimyathi Abdullah dari Pesantren Tremas, Pacitan. Kehadiran sosok yang akrab disapa Mbah Guru ini memberi gaung yang luar biasa. Pada masa itu, Pesantren Tremas tengah berada di puncak keemasannya dan telah menelurkan ribuan ulama yang tersebar di seantero Nusantara. Tampilnya KH M Dimyathi, yang juga merupakan sahabat karib Rais Akbar Hadratussyekh Hasyim Asy’ari, menjadi kado historis terindah yang kian mengukuhkan kekuatan kultural jamiyah NU.
Strategi Menjaga Jarak di Pusaran Politik Kepartaian
Hubungan erat Pesantren Tremas dan NU tidak selalu berjalan dalam satu panggung yang sama. Ketika badai politik melanda, khususnya pada fase pecah kongsi antara Masyumi dan NU di awal 1950-an hingga tumbangnya Orde Baru di akhir 1990-an, Tremas memilih jalan sunyi. Pesantren ini mengambil jarak strategis dari hiruk-pikuk partai politik maupun ormas Islam, termasuk NU.
Sikap netral tersebut bukanlah bentuk pengingkaran sejarah, melainkan keputusan yang dipijakkan pada kaidah fikih dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Tremas menyadari posisinya yang harus bersikap akomodatif terhadap berbagai elemen masyarakat demi menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah di tengah iklim politik Orde Baru yang serba menekan. Mempertahankan jati diri sebagai kawah candradimuka pendidikan jauh lebih penting daripada terseret ke dalam polarisasi politik.
Kembalinya Sang Cucu Menautkan Tali Sejarah
Roda zaman kembali berputar usai gerakan Reformasi 1998. Terbukanya keran demokrasi membuat Tremas kembali merespons ruang publik untuk mengambil peran yang lebih luas dalam perbaikan moral bangsa. Langkah kultural ini ditandai dengan kembalinya keterlibatan aktif keluarga besar Tremas di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, mengakhiri “puasa” politik dan ormas yang telah berlangsung lebih dari empat dekade.
Jejak Mbah Guru Dimyathi di Muktamar Pekalongan 1930 rupanya terus beresonansi. Sang cucu, KH Luqman Harits Dimyathi, tampil meneruskan estafet perjuangan tersebut dengan menjabat sebagai Katib PBNU. Kehadiran generasi penerus Tremas di jantung kepengurusan jamiyah menjadi penegas komitmen pesantren ini untuk terus merawat tradisi Islam Nusantara dan membentengi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman ideologi transnasional.
